Klub Haus Buku

21 Agustus 2008

Ketika Isu Kebijakan Muncul Kepermukaan

Filed under: Kebijakan,Politik Nasional — opungregar @ 01:11
Tags:

Oleh Aminuddin Siregar

Respon terhadap kebijakan pemerintah bisa muncul dari kalangan manapun saja, bisa dari elit politik, masyarakat ilmiah, massa publik, tokoh masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan dari kalangan legislatif, termasuk kelompok-kelompok kepentingan, serta organisasi non pemerintah yang ada. Bahkan bisa dari kalangan birokrasi itu sendiri. Bahwa, semua kelompok-kelompok ini, punya kepentingan dan saling ketergantuangan terhadap kepeutusan pemerintah.

Dalam kehidupan politik, pemerintah diyakini sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana administrasi dan mengemban fungsi administratifnya untuk melayani masyarakat. Kemudian lebih dikenal dengan nama institusi birokrasi. Dalam memberikan pelayanan inilah, pihak pemerintah acap kali disoal, apabila proses pelayanan yang diberikan dianggap tidak memenuhi kepuasan atau ketika pelayanan itu tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka terhadap standar pelayanan minimal.

Dalam konteks itu, peran pemerintah kembali dipertegas, bahwa secara operasional adalah organisasi pengambil keputusan terhadap kebijakan yang dibuat. Sebeb setiap kebijakan selalu saja ada yang setuju dan ketidaksetujuan dikalakangan pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan inilah yang oleh William N. Dunn, disebut policy stakeholders, yakni individu atau kelompok yang memiliki andil dalam suatu kebijakan lantaran mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Karena itu, tidak tertutup kemungkinan munculnya berbagai respon, baik yang bersifat konstruktif, kreatif maupun respon yang bernuansa miring. Ini sesuatu yang wajar saja terjadi. Lantaran adanya berbagai kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jadi tidaklah terlalu mengherankan kalau pelaku kebijakan juga merespon keputusan pemerintah. Terutama, ketika isu kebijakan itu muncul keprmukaan dan menimbulkan konflik. Begitu juga ketika pelaksanaan kebijakan publik itu, yang mungkin saja akan berbeda dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, sejalan dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Apakah semua kritik terhadap keputusan yang diambil pemeriantah mesti disikapi dan ditanggapi dengan mempertajam perbedaan pandangan, kalau hal itu cuma akan melemahkan semangat pemerintahan ? Sementara persoalan mendasar kita ialah membenahi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih kondusif dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik.

Munculnya tekanan merupakan sesuatu yang wajar terjadi, lantaran semua orang menghendaki keteraturan politik, keteraturan pemerintahan, yang waktu-waktu belakangan ini, pemerintah acap kali dianggap, gagal mengemban amanat reformasi.

Perubahan itu selalu membawa tekanan, apabila perubahan itu sendiri tidak disikapi dan diantisipasi ketika gejala perubahan itu muncul kepermukaan. Maka akan membawa dampak, yang mungkin mengakibatkan meluasnya ketidakpuasan masyarakat. Contoh konkret dari hal ini ialah nampak pada masa awal reformasi.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: