Klub Haus Buku

22 Mei 2008

Kebijakan Daerah Terhadap Pemertaan

Filed under: Politik Lokal — opungregar @ 06:49
Tags:

Oleh Aminuddin Siregar

T

idaklah mudah untuk menyimpulkan bahwa kebijakan daerah mempunyai pengaruh terhadap pemerataan atau dapat mengurangi kesenjangan. Apakah itu pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pemerataan lain yang sifatnya dapat menggairahkan daerah. Atau misalnya, bisa saja pemerataan itu membikin dinamisasi ekonomi, politik dan sosial budaya yang memberi makna bagi kehidupan berotonomi itu sendiri.

Untuk melaksanakan kebijakan daerah, tentu tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki daerah Kabupaten / Kota. Artinya perlu tidaknya suatu kebijakan dibuat dan menjadi kewenangan daerah, merupakan suatu komitmen mendasar yang mesti menjadi bagian dari kewenngan dan kebijakan itu sendiri. Namun demikian dapat diprediksi, bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini Kabupaten dan Kota terhadap upaya pemerataan mempunyai hubungan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dan kepedulian sosial. Antara lain bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Bila diliahat kewenangan yang dimiliki Kabupaten dan Kota. Idealnya pelaksanaan otonomi daerah, memang mesti berorientasi kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun orientasi hanya dapat dilakukan apabila birokrasi daerah mempunyai kompentensi wawasan sosial.

Dengan kata lain kecendrungan birokrasi mesti diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Dimana pemerintah daerah mesti membuat estimasi dan perkiraan terhadap kemungkinan terjadinya sejumlah perubahan yang mengakibatkan berubahnya kebutuhan.

Berubahnya kebutuhan masyarakat misalnya dapat diamati melalui perlunya sarana dan prasarana transportasi bagi masyarakat. Mungkin juga dilihat dari dinamika perekonomian. Bisa jadi dapat pula dilihat dari transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, dan karena itu perlu umpamanya dibangun sentra baru bagi kegiatan ekonomi rakyat. Bahwa kebutuhan itu bisa saja berubah dari sipatnya yang tradisional kemodern. Begitu juga kebutuhan yang diakibatkan meluasnya trend globalisasi yang mengharuskan orang membuat jaringan bisnis lebih luas. Yang kesemua itu dilakukan dalam rangka upaya-upaya pemerataan.

Persoalannya, apakah pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kewenangan membuat kebijakan yang detail tentang pelaksanaan program pemerataan, apabila hal ini tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 32/2003 ? Walaupun kebijakan terhadap pemerataan itu sendiri tidak mudah untuk dilakukan, mengingat banyak hambatan yang mesti dilampaui. Karena itu untuk menembus hambatan itu diperlukan persiapan dan langkah antisipasi.

Kesepakatan Bersama

Antara pembuat kebijakan dengan legislatif, jelas [unya potensi untuk saling mempengaruhi. Karena itu perlu mengambil atau membuat kesepakatan bersama tentang mekanisme pemerataan yang dapat mengatasi kesenjangan. Tentu saja kesepakatan itu bukan dalam arti kolusi. Dengan begitu tidak terjad isalah pegertian dikemudiam hari . Kerena itu pula perlu dihindari upaya saling menohok . Tetapi tercipta budaya politik yangkondusif, tanpa caci maki. Meskipun pengaruh-mempengaruhi it. Namun hubungan antara legislatif dan eksekutif perlu dibina dalam bentuk kemitraan. Baik ketika keputusan diambil maupun takala kebijakan pemerataan dilaksanakan. Maka pada saat bersamaan semua pihak mesti tunduk pada aturan main dan kesepakatan yang telah dibuat.

Interaksi antara legislatif dengan eksekutif, sebenarnya bukan cuma saling mempergaruhi melainkan juga saling ketergantungan. Biasanya sikap saling mempengaruhi dan saling ketergantungan ini muncul tatkala kebijakan publik dilaksanak. Meskipun dalam kenyataannya justru seringkali lebih menonjolkan perdebatan sengit, tapi gagal membangun budaya kemitraan yang kondusif dan membuka wacana yang bisa dijadikan sebagai sarana pegambilan keputusan yang tepat.

Pengaruh kuat dari hubungan-hubungan eksekutif dengan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan, hendaknya nampak pada peraturan daerah. Sehingga daerah juga dapat mengatur persaigan di pentas perdangan internasional. Arti kata, dalam menghadapi dunia internasional dan globalisasi, legislatif dan eksekutif hendaklah menyamakan visi dan misinya. Baik itu dilihat dalam kerangka otonomi, maupun dalam konteks memperkuat daya saing di arena persangan global.

Dengan demikian segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mesti dapat dukungan dan legitimasi dari seluruh komponen dan elemen pemerintah daerah, termasuk anggota masyarakat. Maksudnya agar kebijakan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebab sebagian besar pelaksanaan kebijakan terhadap pemerataan itu adalah pemerintah daerah yang walau bagaimana pun perlu dukungan dari legislatif. Tanpa itu, jalan menuju kesejahteraan misalnya, akan kian panjang.

Kebijakan Pemerataan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerataan, tidak saja memerlukan pengaturan, tetapi juga memerlukan perlindungan-perlindungan. Itu artinya diperlukan isu legal dan aturan main terhadap kebijakan pemerataan itu sendiri. Dengan begitu inisiatif pemerataan, perlu melibatkan masyarakat. Bahwa pelaksana pengaturan adalah pemerintah birokrasi, legislatif dan perwakilan kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat. Mereka ini diharapkan muncul sebagai pelopor pengerak pemerataan.

Dalam konteks itu hubungan yang sangat penting adalah interaksi antara pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah. Sebab yang bernama pemerintah itu selalu menimbulkan hubungan. Bila hubungan ini menjadi sangat kurang menyenangkan, makayang perlu dicari bukan perbedaanya dipertajam melaikan mengasah kembali pola hubungasn yang kondusif , baik secara kultural maupun secara politik ,

Dalam semua kontek diatas itu memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yangmenyangkut pemerataan, baik itu pemerataan kesempatan maupun pemerataan pendapatan, tidak saja merupakan wujud dari demokratisasi penyelenggaraan otonomi daerah tetaspi juga merupakan implementasi dariinisiatif pemerintah daerah yang perlu mendapatdukungan dari semua pihak.

Dengan demikian pelaksanaan program pemerataan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan . Akan tetapi bila inisiatif itu tidak mendapat dukungan ,maka akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan apalagi untuk melaksanakannya . Karena itu tidaklah mungkin bagi legislatif untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah . Sebab setiap kebijakan selalu diarahkan pada kepentingan orang banyak atau masyarakat publik

Kalaupun ada kelompok-kelompok penekan , yang mungkin mungkin saja menolak dan sama sekali tidak menerima keputusan yang diambil pemerintah . Bukan berarti tidak dapat dilaksanakan ,kalau pihak legislatif telah penyepakatinya.Hanya saja secara demokratif pemerintah daerah itu memang mesti punya kebebasan yang ideal.

Pemeirintah daerah jelas mempunyai kebebasan ideal menjalankan kewenangan seperti telah diamanatkan lewat UU No. 32/2003. Sejalan dengan itu posisi pemerintah daerah sebenarnya sangat kuat untuk menentukan kebijakan apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Katakanlah seperti membuat peraturan perlindungan kepada pedagang kaki lima misalnya. Atau aturan yang melindungi secara konisten semua pedagang asongan dan kelompok-kelompok massa akar rumput.

Bahwa kelompok-kelompok seperti itu juga mempunyai hak untuk mengutarakan aspirasinya kepada legislatif. Karena itu mereka perlu ikut serta dalam mendorong program-porogram pemerintah ke model-model pemerataan yang sifatnya lebih akomodatif dan lebih menjamin.

Akhirnya, kebijakan daerah terhadap pemerataan tidak saja perlu mendapat perhatian, tetapi sudah saat perlu pengaturan atau mungkin perlu semacam regulasi. Sehingga semua komponen tidak saja dilindungi hak-haknya, tetapi juga setiap anggota masyarakat, baik secara individual maupun kelompok mempunyai persamaan untuk memperoleh hak-hak pemerataan. Barangkali apa yang dimaksudkan oleh pusat krisis perdangangan dan perindustrianyang belum lama di bentuk itu akan mengarah pada upaya pemerataan, sekaligus mengurangi kesenjangan . Siapa tahu ?

Penulis adalah Staf Pengajar pada Pusdiklat Depdagri

Regional Depdagri Bukittinggi

http://www.klubhausbuku.WordPress.com

1 Komentar »

  1. pak mungkin akan lebih baik jika tampilan blognya jangan menggunakan theme yang gelap, karena akan mengurangi kenyamanan pembaca

    Komentar oleh amirullah — 22 Mei 2008 @ 13:22 | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: