Klub Haus Buku

14 Mei 2008

Gelombang Pertama Seratus Hari

Filed under: Politik Nasional — opungregar @ 23:16
Tags: ,

Oleh Aminuddin Siregar

Gagasan cerdas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang Kabinet Indonesia Bersatu, tidak saja mampu menyedot perhatian para pengamat politik, komentator, kritikus, dan pemerhati pemerintahan. Tetapi juga, iktikad baik presiden itu disambut oleh sejumlah kalangan lainnya. Baik kalangan usahawan, seniman, budayawan, praktisi pemerintahan, termasuk kelompok kelas menengah dan masyarakat grass root, yakni massa akar rumput. Dengan kata lain, melalui program seratus hari itu, semua mata tertuju kepada presiden dan kabinetnya.

Tidaklah terlalu mengherankan kalau program ini lebih dikenal dengan istilah gebrakan seratus hari. Lantaran gebrakan itu dianggap bisa membikin jera para pembuat praktik penyimpangan pengaruh dan kepentingan. Gebrakan itu juga dianggap bisa mencerminkan wajah perubahan yang akan dilakukan oleh Presiden, bersama-sama dengan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Yang tentu saja, baik secara individual maupun sebagai tim dalam kabinet, mereka membutuhkan komitmen kuat menjaga ketertiban dalam negara, sekaligus menghindari tindakan-tindakan manipulatif yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif.

Itu artinya Kabinet Indonesia Bersatu mesti terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Sejalan dengan harapan presiden, yang disampaikan ketika melantik anggota kabinet beberapa waktu lalu. Intinya ialah membangun kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Harapan itu juga merupakan harapan seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Kalau misalnya, terjadi kekacauan, pertikaian dan tindakan korupsi yang dilakukan anggota kabinet dan jajarannya ke bawah, maka bisa dipastikan akan mengganjal langkah SBY dan menghancurkan misi gebrakan seratus hari.

Padahal semua kalangan yang merespon, telah berupaya memberikan tanggapan, saran, rembukan, dan dukungan terhadap kelancaran gebrakan itu. Hal itu terlihat dan tercermin dari antusiasme masyarakat memberi dukungan terhadap presiden SBY. Bahwa, setiap individu manusia baik secara individual maupun kelompok mesti diarahkan demi kepentingan negara. Jadi, para pejabat mestinya tidak memanfaatkan kedudukan dan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri. Kalau ini yang terjadi, itu artinya menomorduakan kepentingan khalayak ramai ini.

Perubahan paradigma itulah antara lain yang perlu disadari oleh setiap individu manusia di semua jajaran pemerintahan, agar cita-cita mengarahkan semua lapisan masyarakat menomorsatukan kepentingan negara dapat tercapai. Kalau tidak maka akan sulit bagi presiden mengemban tugas yang sedemikian berat, sebegitu ruwet dan teramat sulit dikerjakan sendiri. Untuk mendukung itulah mesti dimulai dari diri sendiri setiap orang, setiap pejabat pemerintah dan setiap pejabat negara. Azas inilah yang oleh Jremi Bentham disebut sebagai self-intrest, dimana setiap individu diarahkan untuk kepentingan negara.

Sementara, program seratus hari itu sendiri, bukanlah sesuatu hal baru, dan sudah banyak diterapkan di negara-negara maju dan banyak negara berkembang lainnya, jauh sebelum terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu, terutama untuk memastikan arah kinerja pemerintahan ke depan.

Persoalannya, apakah seluruh anggota kabinet diarahkan ke sasaran yang hendak dicapai dalam gelombang pertama program seratus hari ini, apabila masalah kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan prioritas utama yang mesti dibasmi, untuk mengatasi kemiskinan ? Sementara, dalam melaksanakan gebrakan itu sudah pasti, diperlukan strategi, kiat, cara dan mungkin taktik yang benar-benar bisa mewujudkan program yang diagendakan sepanjang seratus hari itu. Inilah antara lain yang ditunggu banyak orang. Lantaran cara mewujudkannya itulah yang belum nampak kepermukaan.

Seratus Hari

Meski banyak orang tetap menyadari betapa program seratus hari ini mempunyai resiko yang amat besar. Namun, akan lebih meyakinkan jika cara mewujudkannya itu tergambar secara lebih jelas. Ataukah memang sengaja, belum perlu diketahui publik. Bahwa sukses utamanya terletak pada strategi yang digunakan dan cara yang dipakai, serta taktik meraih sukses dari gebrakan itu sendiri. Agaknya, perlu kesepakatan dan komitmen dalam tubuh kabinet.

Beratnya beban yang dipikul pemerintahan baru saat ini. Baik karena akibat langsung dari kinerja kabinet terdahulu maupun karena baru pertama kali ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka sudah barang tentu perlu antisipasi untuk mencegah munculnya benih perbedaan sikap, pertentangan dan persaingan antar kementerian dalam membasmi berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi yang biasanya muncul secara sembunyi-sembunyi. Secara politik, ini jelas merupakan tugas presiden untuk menumpasnya. Lantaran hal ini menyangkut kekuasaan yang hakekatnya berhubungan erat dengan kepentingan rakyat.

Kalau misalnya terjadi persaingan dan pertarungan korupsi, jelas ini tidak sehat dan akan berdampak pada kebutuhan tiap individu manusia dan menjadi hambatan bagi kelancaran meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Situasi seperti itu tetap mengandung resiko-resiko terhadap gebrakan seratus hari yang sudah dicanangkan itu. Bila tidak terbendung, maka akan melemahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY. Ini memang baru salah satu akibat. Ancaman lain ialah, rakyat bisa menjadi geram dan merasa tertipu.

Namun demikian, gebrakan tersebut mesti dilihat sebagai langkah awal bagi SBY untuk memperlihatkan kesungguhan untuk mengadakan perubahan dan mewujudkan janji-janji kampanye tempo hari. Sehingga rakyat percaya bahwa pemerintah sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Terutama kepada rakyat kecil. Bukan sebaliknya.

Wujud nyata program seratus hari ini tentu saja tidak dapat diraba secara inderawi. Namun, kita semua percaya bahwa di bawah kepemimpinan SBY, Kabinet Indonesia Bersatu akan memperlihatkan hasil terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya harapan rakyat banyak tetap bergantung di pundak kabinet dan pemerintah, yang mengharuskan kabinet untuk bekerja sungguh-sungguh dengan komitmen tinggi dan taat pada sumpah dan janji yang telah diikrarkan untuk mewujudkan semua harapan itu.

Setidaknya program seratus hari itu bisa menjadi model, mendahulukan yang prioritas dan melihat tingkat urgensi penanganan persoalan berkaitan dengan masalah krusial yang memang mesti segera dituntaskan atau ditindak lanjuti. Program itu bisa saja untuk jangka waktu pendek seperti program tahunan atau bisa saja lima tahunan. Walaupun ini bukan merupakan haluan negara, namun bisa saja model tersebut dicermati secara lebih spontan baik oleh pemerintah sendiri, maupun oleh rakyat.

Gelombang Pertama

Seperti kita ketahui bahwa, gebrakan itu sudah tentu tidak akan dapat dilaksanakan secara sekaligus. Di mana gebrakan ini difokuskan pada upaya membasmi koruptor. Termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan serta mengatasi masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Belakangan TKI di Malaysia diketahui bermasalah, sehingga mereka dipulangkan ke Indonesia. Ketiga masalah inilah nampaknya yang kini mendapat perhatian pada gelombang pertama gebrakan seratus hari secara serius. Meski caranya tidak dapat memuaskan semua orang.

Itu artinya, rakyat tidak saja akan menunggu hasil-hasil program itu tetapi juga akan menuntut hingga janji-jani kampanye tempo hari itu sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab, sesudah presiden SBY resmi dilantik dan menjadi orang nomor satu di republik ini, kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, sepenuhnya berada di bawah kendali presiden.

Dengan begitu presiden SBY, bukan saja akan mencegah pertarungan korupsi yang sudah sedemikian merajalelanya, melainkan juga mesti memberantas penyimpangan dan praktik-praktik di luar prosedur legal formal dan aturan main yang disepakati, termasuk yang tertuang dalam makna kontrak sosial. Bahwa, niatan untuk menumpas para koruptornya, merupakan yang mesti dibuktikan oleh semua anggota kabinet. Janji inilah yang nampaknya ditunggu-tunggu masyarakat dan seluruh rakyat indonesia.

Program seratus hari yang dicanangkan presiden SBY, jika dikatakan sebagai langkah awal untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa gebrakan tersebut memang perlu adanya. Terutama ketika tindakan preventif harus dilakukan. Karena menurut hemat kita di dalam program seratus hari itulah dapat dilihat lebih gamblang tentang apa saja yang mesti didahulukan dalam menentukan masa depan perubahan, tanpa mengabaikan lainnya.

Dengan begitu, setiap menteri sebagai manusia secara individual mesti mengikatkan diri masing-masing terhadap komitmen, sumpah, janji dan aturan main yang disepakati sebagai bentuk loyalitas terhadap kontrak sosial dan politik yang diikrarkan. Di mana pada gelombang pertama gebrakan seratus hari mesti menampakkan langkah konkret yang akan diambil pemerintah.

Kemudian masing-masing mesti bergerak dan kompak dalam koridor persatuan Indonesia untuk menaklukkan para koruptor dan pelaku penyimpangan lainnya di tubuh organisasi birokrasi pemerintahan. Termasuk yang terjadi di berbagai daerah dan bagian lain ditubuh birokrasi pemerintahan. Setia kepada janji dan dekat dengan rakyat merupakan salah satu daya tangkal terhadap kemungkinan terjadinya kolusi korupsi dan nepotisme di kalangan pemerintahan. Itu saja.

Penulis Bekerja Pada Pusdiklat Depdagri Regional Depdagri Bukittinggi

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: