Klub Haus Buku

14 Mei 2008

Gelombang Kedua Seratus Hari

Filed under: Politik Nasional — opungregar @ 23:10
Tags:

Oleh Aminuddin Siregar

Kalau gebrakan seratus hari itu kita umpamakan tiga puluh hari pertama adalah merupakan gelombang pertama, maka tiga puluh hari kedua merupakan gelombang kedua. Begitu seterusnya pada tiga puluh hari ketiga menjadi gelombang ketiga. Jadi praktis, setiap gelombang lebih kurang tiga puluh hari. Dalam perjalanan selam tiga pulu hari itulah sebenarnya dapat kita lihat rangkaian program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan perubahan yang dijanjikan.

Kalau kita sepakat terhadap pembagian gelombang itu. Maka gebrakan itu memasuki gelombang kedua. Ternyata, gebrakan itu kini tengah menghadapi sandungan dan ujian berat, yaitu dalam penyaringan calon pegawai negeri sipil. Pada gelombang ini, tentu saja sudah ada langkah-langkah menuju tindakan yang akan diambil, ketika program itu sudah ready dan siap dioperasikan. Demikian pula nantinya pada gelombang ketiga, sudah nampak bentuk tindakan konkret dan langkah menyeluruh. Langkah-langkah menyeluruh inilah agaknya yang juga perlu diketahui publik dan khalayak ramai ini.

Di mana setiap langkah terlihat jelas, kenapa misalnya mesti program atau gebrakan itu yang didahulukan. Atau tidak mungkinkah, misalnya lagi, diambil langkah paralel. Atau mungkin ada alasan lain yang juga bisa jadi pegangan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu persis kapan mereka mesti memberi dorongan dan kapan mereka kembali mesti mengkritisi atau mengadakan koreksi.

Dengan begitu gelombang kedua gebrakan seratus hari yang sudah ditetapkan tidak akan mundur lagi. Sebab di dalam program itu telah diketahui semua durasi waktu. Katakanlah ketika suatu tindakan mesti dilakukan dan saat mana berhenti.termasuk tindakan yang kontiniu, terus menerus dan berkesinambungan. Tentu saja dalam gelombang kedu ini, kita tetap berharap dan menaruh rasa optimis terhadap langkah-langkah yang diambil dalam menetapkan target gebrakan berikutnya.

Sehingga pada gelombang ketiga nantinya, nampak bentuk-bentuk tindakan konkret yang akan diambil. Apakah itu merupakan sanksi hukuman, atau mungkin ada bentuk peringatan dini. Juga bisa saja dalam bentuk pencegahan. Itu artinya perlu kesiap siagaan menghadapi berbagai kemungkinan, seperti yang terjadi dalam seleksi penerimaan pegawai negeri. Kesemua inilah yang nampaknya diharapkan oleh masyarakat terlihat dalam gebrakan seratus hari yang kini prosesnya tengah berjalan.

Seperti kita ketahui bahwa gebrakan seratus hari ini tidak dimaksudkan untuk secara langsung bisa diperoleh hasilnya. Tetapi langkah-langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan. Lalu bentuk tindakan mana yang akan diterapkan dalam mewujudkan janji perubahan yang sudah dipublikasikan secara luas oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY). Yang kita semua yakin bahwa ini hukanlah sebuah obsesi atau sekadar simbol belaka.

Masalahnya sekarang, apakah kemungkinan untuk membuat langkah konkret dan tindakan nyata terhadap perubahan yang diagendakan, akan mengalami keslutian ketika para anggota kabinet tidak kompak misalnya dan mengambil jalan sendiri-sendri ? Lantaran tidak tertuang dalam satu komitmen tertulis. Atau kesepakatan hitam di atas putih tentang semua rangkaian program gebrakan seratus hari itu.

Ancaman Bahaya

Hal itu perlu dikaji sejak awal, sebab bila terjadi hal di luar perkiraan dan estimasi yang dibuat, maka akan sangat membahayakan bagi masyarakat luas. Bahkan bisa menjadi ancaman bahaya bagi Kabinet Indonesia Bersatu. Ini bukan hanya menyangkut komitmen melainkan juga loyalitas terhadap negara dan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ini pulalah yang juga bisa menimbulkan bukan saja disorganisasi melainkan juga ancaman bahaya disfungsi masyarakat dalam pemerintahan dan negara.

Kita sadar bahwa gebrakan ini selain di arahkan pada upaya membasmi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Nah, pada gelombang kedua gebrakan seratus hari ini, kita berharap agar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil yang pelaksanaan tesnya belum lama ini tidak terjadi KKN. Kita menunggu saja apa memang dapat dijaring. Bila memang benar ada segelintir orang ingin merusak citra pemerintah yang kini tengah berupaya melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dan oknum KKN, maka pemerintah mesti membuktikannya Ini memang sangat dilematis. Namun pemerintah mesti berani, dan tidak surut sedikit pun.

Kesemua itu kelihatannya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa meskipun hingga hari-hari belakangan ini masih banyak orang yang terus mempertanyakan tentang agenda seratus hari itu. Bahwa semua kita ini siap pun saja berharap agar program itu tidak cuma berisi konsep-konsep belaka, atau ancang-ancang yang sulit untuk dilaksnakan. Kalau sulit dilaksanakan berati program itu menjadi utopia belaka. Akan tetapi menjadi langkah konkret hingga orang bisa bertindak cepat dan tuntas.

Kalau seumpama program seratus hari ini tidak mampu merebut kembali simpati rakyat. Maka tidak mungkin akan ada dukungan dari rakyat dan tidak akan mungkin dapat legitimasi. Ini tentu saja akan lebih berbahaya bagi kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Padahal kita telah sepakat akan membangun kepemerintahan yang baik dan benar. Seperti juga semboyan kampanye tempo hari itu “bukan janji tapi bukti”. Penting itu.

Semua asumsi yang mendasasi hal tersbut di atas memang memerlukan tidak saja perlu dikaji dan diukur tetapi juga perlu implementasi program konkret. Sehingga penekan gerbarakan seratus hari gelombang kedua ini dapat dituangkan dalam konsep yang lebih nyata dan secara operasional berkesinambungan. Kalau kesemua itu sudah tercakup, maka jelas akan mendapat dukungan dari semua pihak.

Jadi, urgensi gebrakan seratus hari pada gelombang kedua ini juga mesti menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Sebab hanya dengan begitulah rakyat menaruh kepercayaan dan bertanggungjawab penuh atas keikutsertaan mereka membantu pemerintah dalam berbagai program perubahan dan membasmi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Termasuk oknum percaloan dan tukang sogok.

Keharusan Moral

Selain mengharuskan kabinet untuk bekerja keras, juga mesti ada keharusan moral masing-masing individu manusia. Baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kabinet untuk menjalankan komitmen dan melaksakan aturan main yang disepakati. Arti kata, masing-masing individu mesti terikat dengan kontrak sosial dan politik yang sudah disepakati. Termasuk untuk taat kepada aturan dan tidak membelokkan amanat rakyat.

Hingga saat ini citra Kbinet Indonesia Bersatu dimata publik, sangat baik dan dianggap sebagai kabinet yang memiliki kredibilitas dan loyatias, serta integritas yang tinggi terhadap negara bangsa. Termasuk dalam melakukan berbagai perubahan langkah-langkah pemulihan situasi keterpurukan bangsa Indonesia disegala bidang kehidupan. Itulah sebabnya usaha keras seperti yang di kehendaki oleh Presdien tetap menjadi salah satu kiat memperkuat persatuan.

Dengan demikian tidak ada kecerobohan. Selain kehati-hatian juga kewaspadaan tetap perlu dipelahara. Sebab, setiap saat godaan bisa muncul, yang akan menggerogoti lingkungan sekeliling dalam proses berpemerintahan, bernegara. Kalau ini bisa dijaga dengan baik oleh semua kita-kita ini, maka kemungkinan besar intensitas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan akan kecil sekali kemungkinannya. Kalau pun ada tetapi bisa secara dini dideteksi..

Dengan begitu tidak perlu main kemplang dalam melakukan tindakan. Bahwa setiap target sasaran mesti jelas benar, hingga tidak salah tangkap misalnya, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Katakanlah seperti yang terjadi di Bojong itu, yang merupakan salah satu contoh aktual, betapa menyedihkannya dan sangat disesalkan munculnya kekerasan.

Jadi komitmen moral untuk menuntaskan masalah perlu ada, dan dimiliki oleh setiap kita, setiap orang siapa pun saja, agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog. Munculnya kekerasan inilah yang mesti kita cermati, sepanjang perjalanan gelombang kedua gebrakan seratus hari. Ternyata muncul kekerasan, memang menyedihkan sekali., bila kejadian itu merupakan tindakan semena-mena.

Benar, bahwa kebanyakan orang tetap beranggapan bahwa pemerintahan sekarang ini akan mampu melewati berbagai rintangan dan ancaman yang menghadang jalannya perubahan. Tetapi kalau pendekatan keamana masih saja diwarnai dengan tindak kekerasan terus berlangsung, maka republik tercinta ini tidak akan pernah luput dari peristiwa berdarah-darah. Karena itu diperlukan kejernihan pikiran dari semua kita-kita ini siapa pun saja dalam melihat segala soal yang terjadi dan mengemuka. Wallahu a’lam.

Penulis Bekerja Pada Pusdiklat Depdagri Regional Bukittinggi

1 Komentar »

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
    http://www.infogue.com/
    http://politik.infogue.com/gelombang_kedua_gebrakan_seratus_hari

    Komentar oleh asuna17 — 15 Mei 2008 @ 09:52 | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: